JAILOLO – Pada akhir tahun, tepatnya bulan Desember 2023 kemarin. Suasana Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Barat (Halbar) ramai dengan aktifitas pengajuan permintaan pencairan dana.
Aktifitas itu dilakukan oleh pihak ketiga bahkan ASN yang ingin melakukan proses pencairan hak-hak mereka.
Tingginya permintaan pencairan dana, sementara kesiapan dana direkening kas daerah terbatas. BKAD menggunakan senjata pamungkas untuk membendung serbuan permintaan pencairan dana yang diajukan pihak ketiga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)serta stakeholders yang menjadi mitra kerja pemerintah Daerah.
Kas daerah kosong, Dana Bagi Hasil (DBH) belum disalurkan, adalah dua hal yang menjadi alasan BKAD dalam membungkam serbuan dokumen permintaan pencairan dana dari perangkat deerah, pihak kontraktor maupun pihak lain.
Mencermati kondisi Keuangan Daerah Jelang Akhir tahun 2023, Wakil ketua DPRD Halbar, Riswan Hi Kadam, Menyeroti ketidakmampuan Kaban Keuangan Sonya Mail. Menurutnya, daerah ini tidak hanya memiliki keterbatasan anggaran saja, tetapi juga terbatasnya Sumber Daya Manusia(SDM)termasuk isi kepala Kaban keuangan.
“Sonya Mail kesulitan dan tidak mampu menganalisa kemampuan ketersediaan anggaran dalam memenuhi permintaan Pencairan Dana di akhir Tahun 2023, serta mengantisipasi apabila terjadi penundaan transfer atas kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Pusat maupun Provinsi,”ungkap Riswan, kepada awak media, Minggu(7/1/2024).
Riswan bilang, apabila terjadi ketidakmampuan membayar diakhir Tahun dikarenakan DBH yang tidak terrealisasi, maka mestinya ada langkah taktis dan antisipatif dari Kaban Keuangan memikirkan dan membuat skema pengakuan atas Kurang bayar tersebut sehingga dapat diajukan sebagai hutang Tahun 2024.
Politisi Partai PKB ini menyayangkan, dengan kondisi keuangan daerah yang terpuruk seperti saat ini, mestinya Bupati James uang menempatkan orang yang memiliki pengetahuan dan punya kompentensi tentang keuangan, bukan Seperti Kaban Keuangan saat ini yang cenderung memposisikan diri sebagai juru bayar atau bendahara.
Ia Bahkan membandingkan bendahara keuangan di OPD lain, justru lebih memahami dari pada Sonya Mail.
“Sarjana Perikanan disuru urus arus keuangan daerah, sudah pasti Ikan Akan Busuk dan mengeluarkan bau diakhir Tahun 2023, dan diawal Tahun 2024,”cecar Riswan dengan nada kesal.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Halbar, Riswan Mendesak Bupati James Uang agar secepatnya mencopot Sonya Mail dari Kaban BKAD Halbar.
Peran dan keberadaannya mendatangkan mudarat lebih besar dari pada kemaslahatan masyarakat dan daerah ini. Sebab seorang Kaban keuangan harus paham dan mengerti, pentingnya prognosis laporan Keuangan semester I dan II, maka dipastikan rencana dan skema kemampuan keuangan Pemda terlihat dan dapat diantisipasi resiko atau problemnya diakhir tahun ditengah tumpukan hutang daerah yang terus melejit naik.
“Sikap masa bodoh, dan tidak mau tahu Kaban keuangan pada akhir tahun 2023 kemarin, kedepan dipastikan memiliki dampak buruknya terhadap kesehatan keuangan daerah ini dan persoalan hukum yang dihadapi. Sebab transaksi diakhir Tahun 2023, apabila sumber pembayarannya dipakai menggunakan Dana DAK, Dana Gaji PPPK yang dibayarkan tidak pada peruntukannya, maka hal ini akan terjadi rekayasa laporan realisasi DAK,” jelasnya.
Begitu juga dengan laporan akhir final tidak dapat dilakukan akibat tidak dibayarkan, kemudian terbawah hutang.
“Untuk kucuran anggaran DAK sesuai pengajuan yang telah di reviuw oleh Inspektorat ke KPKN, dimana DAK yang masuk sudah sesuai peruntukan belanja modal dengan nama kegiatan dan pihak pelaksana. Tentu ini akan berdampak pada pengurangan Alokasi Anggaran DAK tahun-tahun ke depan, karena di anggap daerah tidak mampu,”tandasnya.(red)
