TERNATE – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Hal itu dikatakan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto saat memaparkan realisasi APBN, pada acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Mei 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Jumat (24/06/22).
“Surplus APBN bulan Mei meningkat karena kinerja pendapatan yang baik. Namun dampak resiko global terhadap belanja dan pembiayaan tetap perlu dimitigasi. Hal yang sama terjadi di Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan kinerja APBN sangat baik. Sampai dengan 31 Mei 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp971,97 Miliar atau 45% dari target, sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp5,28 Triliun atau 35,84% dari pagu,” ungkap Adnan.
Ia mengatakan, kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Mei 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135,24 Miliar atau 15,68% (y-o-y) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp137,84 Miliar.
“ Proyeksi penerimaan pada bulan Mei understated sebesar Rp31,82 Miliar (proyeksi lebih rendah dari realisasi) dengan rincian realisasi Pajak lebih tinggi Rp22,80 Miliar dari proyeksinya disebabkan antara lain adanya pembayaran PPh Final pasal 21 atas honorarium dan kenaikan dari sektor pertambangan serta adanya peningkatan penerimaan PPN Dalam Negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Adnan, penerimaan Bea Cukai, pada bulan Mei 2022 mengalami understated proyeksi sebesar Rp 4,28 Miliar yang disebabkan disebabkan adanya importasi di luar prediksi.
Sedangkan untuk deviasi PNBP dan hibah pada bulan Mei 2022 sebesar Rp4,74 miliar yang disebabkan adanya penerimaan hibah yang masuk sebesar Rp3,25 M berasal dari satker Rolog Polda Maluku Utara dan Lanal Ternate. Dari sisi belanja, akselerasi dan optimalisasi belanja terus dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko global.
“ Di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja sampai dengan Mei 2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp199,84 Miliar atau 12,59% (y-o-y) yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp104,64 Miliar (18,24%) y-o-y dan Rp127,57 Miliar (32,90%) y- o-y. Sedangkan pada Belanja TKDD secara y-o-y terjadi penurunan sebesar Rp258,63 miliar (6,22%). Penyebab terbesar adalah adanya penurunan realisasi DBH dan DAK Fisik masing- masing sebesar 43,73% dan 28,10%.,” jelasnya. (red/rls)
