Jaga Inflasi Daerah, Sekprov dan Bupati Walikota Launching GNPIP Maluku Utara

TERNATE, JURNALONE.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten dan kota, bersama Bank Indonesia Ternate Maluku Utara, melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk Provinsi Maluku Utara, berlangsung di Benteng Orange, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Jumat (14/10/2022).

Lanunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ditandai dengan pemukulan beduk secara bersama-sama, oleh Sekretaris daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, Walikota Ternate M. Tahud Soleman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ternate R. Eko Adi Irianto, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto.

Setelah resmi dilaunching, dikesempatan itu juga dilakukan penandatangan kerja sama antara pemerintah kota Ternate dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, yang ditandatangai langsung oleh Walikota M. Tahud Soleman dan Wakil Bupati Anjas Taher. Selain itu Kepala Bank Indonesia juga dilakukan penyerahan bibit holtikultura secara simbolis kepada Danrem 152 Babullah Ternate Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito dan dari unsur Polda Maluku Utara, serta penyerahan dari Walikota ternate kepada salah satu kelompok tani di Ternate.

Dikesempatan itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir memaparkan, Provinsi Maluku Utara per September 2022 mengalami inflasi sebesar 0,51% (mtm), angka tersebut sejalan dengan nasional yang juga tercatat mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm). Ditinjau secara tahunan Inflasi Maluku Utara pada September 2022 bernilai 4,52% (yoy).

Samsuddin menyakatak, peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi akibat dari tren kenaikan harga minyak dunia serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, hal ini pada kenaikan inflasi bensin dan angkutan dalam kota.

Selain itu di Maluku Utara, komoditas langganan penyumbang inflasi kerap berasal dari komoditas hortikultura khususnya Bawang, rica, dan tomat (Barito) dan ikan-ikanan. Ketergantungan pasokan dari luar daerah dan anomali kondisi cuaca serta tinggi gelombang laut menjadi faktor penyebab komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi di Maluku Utara.

“ Jadi kita launching pangan tentu kita sudah menyiapkan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian terutama untuk berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, ini tentu kita mengantisipasi inflasi. Untuk pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia capai 27 % namun indikator kesejateraan bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, ada pengangguran, kemiskinan, IPM, yang peru didorong adalah yang terendah. Jadi semua indikator kesejahteraan secara makro sudah bagus namun yang kita harus lia secara mikronya untuk melihat semua itu,” ungkap Samsuddin kepada media, usai acara launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Maluku Utara.

Sementara itu, Walikota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan, meski inflasi di Maluku Utara adalah berada di kota Ternate, namun pemerintah kota Ternate telah melakukan langkah-langkah mengantisipasi lah itu. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk mendorong kerja sama yang baik menjaga pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.

“ Ukuran inflasi di Maluku Utara itu ada di Ternate, sehingga yang sudah dilakukan selama ini adalah bagaimana kinerja TPID itu melakukan kegiatan memastikan ketersediaan bahan dan keterjangkauan harga. Hanya mungkin yang harus didorong adalah komitmen TPID untuk mendorong semua TPID bekerja sama antara daerah itu yang diperlu. Kerja sama Ternate dan Haltim , kita ingin bahwa pasar di Ternate terbuka untuk pertani dari Halmahera Timur,” jelas Walikota Ternate itu.

Sedangkan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, untuk pengendalian inflasi di Ternate tidak harus merujuk pada satu pintu saja, namun harus dibuka secara luas, seperti yang sudah dilakukan pemerintah kota Ternate selama ini, yang membuka jalur pasukoan pangan dari luar Maluku utara.

“ Saya rasa begini kalau kontex pengendalian inflasi daerah suplayer tidak bisa satu, saya lihat strategi pemerintah kota Ternate sudah tepat membuka banya tempat-tempat pemasok dari laur Ternate karena banyak pemasok maka harga akan semakin stabil, tepai kalau barangnya kurang tentu harga naik. Kalau untuk sisi kempapuan kita dari Halmahera Timur aslakan pasar mereka siap serap,” Harap Anjas, Wakil Bupati Halmahera Timur.(red/SMG)