SOFIFI, ONE.id – Dalam rangka mengatasi masuknya kapal nelayan asing di perairan Provinsi Maluku Utara, Gubernur Abdul Gani Kasuba, Lc, temui Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhi Prabowo di Gedung Mina Bahari IV kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jakarta, Rabu (29/1).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur meminta kepada Menteri untuk membangun pengkalan pengawasan perikanan di Provinsi Maluku Utara yakni di Kabupaten Pulau Morotai, karena selama ini wilayah Maluku Utara masih berada di bawah pengawasan perikanan Ambon. Menurut Gubernur jika terjadi kasus pelanggaran perikanan atau ilegal fishing di wilayah perairan Maluku Utara, kita butuh waktu yang cukup lama untuk menindaklanjuti hal itu.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa Morotai merupakan salah satu kawasan perbatasan sehingga sangat rawan terhadap pencurian ikan oleh nelayan asing, dimana Morotai adalah sala satu wilayah terdepan dan berbatasan langsung dengan Philipina, sehingga Pangkalan Pengawasan sangat dibutuhkan.
Gubernur juga menyampaikan bahwa saat ini Maluku Utara sedang melakukan pengembangan budidaya seperti udang varame. Ini sesuai dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan arahan Presiden Joko widodo, menjadikan udang sebagai komoditi yang lebih fokus. Sehingga perlua adanya perhatian dalam upaya pengembangan udang varame ini.
“ Saat ini kami telah berhasil mengembangkan udang varame dengan kualitas ekspor terbaik dengan tipe A4 yang merupakan tipe yang paling mahal harganya di pasar ekspor,” Ungkap Gubernur.
Setelah menerima laporan Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan merespon dengan baik dan berjanji akan segera membangun pangkalan pengawasan perikanan di morotai nanti. Menteri juga menyampaikan bahwa tidak hanya budidaya udang varame tapi juga kegiatan perikanan lain seperti budidaya rumput laut pengembangan ikan tuna.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga secara langsung mengundang Menteri Edhi untuk menghadiri acara Festival Kampung Nelayan di Kelurahan Tomalou Kota Tidore yang akan di gelar pada 15 Februari 2020. Permohonan Gubernur tersebut mendapat respon dari Menteri dan berjanji akan menyesuaikan dengan rencana kunjungannya ke Sulawesi nanti.
Pertemuan dengan Menteri tersebut, Gubernur di damping Kadis Perikanan dan Kelautan, Buyung Radjiloen dan Karo PKKP setda provinsi Maluku Utara, Mulyadi tutupoho, S.Ag dan Karo Pemerintahan setda provinsi Maluku utara Ali Fataruba.(red)
