TERNATE – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Maluku Utara, gagal masuk kantor, pasalnya para ASN ini kesulitan mendapatkan angkutan penyebrangan laut dari Ternate tujuan Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, Senin (25/11/2024).
Para ASN yang datang ke pelabuhan Armada Semut di Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan itu sejak pukul 06.00 WIT dengan tujuan masuk kantor melalui angkutan speeadboat menuju kantor Gubernur di Sofifi, namun banyaknya armada speeadboat yang tidak beroperasi lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis minyak tanah.
Mereka terpaksa memadati di areal pelabuhan hingga terminal penumpang hingga pukul 10.00 WIT. Bahkan sebagian ASN memilih pulang tidak lagi harus menunggu untuk melanjutkan penyebrangan agar bisa masuk kantor.
“saya sudah dua jam disini, ada upacara PGRI tapi kita tidak bisa kesana, masalah kita tidak tau lagi kita nanti absen disini,” ucap Ayundia, ASN Pemprov Malut yang gagal berangkat, kepada jurnalone.id.
Iksan Adam selaku koordinator Koperasi Mutiara angkutan speeadboat mengatakan, banyaknya armada speeadboat yang tidak melakukan pelayanan penyebrangan dimana mereka tidak mendapatkan kuota BBM secara khusus untuk jenis minyak tanah sehingga mereka benar-benar kesulitan.
Dia juga menyampaikan, dari hasil pertemuan dengam pemerintah provinsi terkait dengan kelengkapan BBM ini dianjurkan untuk beralih ke gasolin yaitu pertamax atau pertalite, sementara untuk harga tiket sendiri masih mengacu pada putusan harga lama Rp 60 000 saja.
“BBM yang kita gunakan disini jenis minyak tanah, jadi penetapan tiket Rp 60 000 itu harga masih BBM minyak tanah, sementara teman-teman ini tidak mendapatkan alokasi secara resmi. Harga pertamax Rp 13.200 yang mereka dapatkan disana sementara harga tiket belum ada perubahan masih tetap di angkat Rp 60 000,” ujarnya.
Sementara itu pemerintah provinsi Maluku Utara melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Rahwan K Suamba mengatakan, tidak normalnya pelayanan armada speeadboatber dari Ternate tujuan Sofifi ini gubernur menyarankan akan secepatnya menindaklanjuti kebutuhan atau tuntutan yang disampaikan oleh pihak pelayanan dan segera ditindak lanjuti.
“jadi langkah yang akan kita lakukan adalah menyusun rekomendasi yang diminta oleh pihak penyedia speeadboat terkait dengan kebutuhan, agar kita menghindari tidak lagi terjadinya penyeberangan yang mandet,” jelas Rahwan.
Lebih lanjutnya, kebutuhan BBM ini harus segera dipenuhi seperti BBM, kemudian adanya kepastian hukum terkait dengan penyaluran BBM, oleh karena itu akan mengundang semua pihak untuk menyusun secepat mungkin rekomendasi itu kita keluarkan sehingga pelayan ini bisa berjalan dengan baik.
“apalagi tinggal dua hari lagi ada tahapan Pilkada otomatis akan terjadi arus penyeberangan yang sangat luarbiasa, kita berharap rekomendasi itu bisa menghindari potensi-potensi kelangkaan tadi sehingga aktifitas itu bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.(red/SMG)
