SOFIFI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, resmi menetapkan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024, Kamis (6/2/2025).
Penetapan kedua pemimpin baru Maluku Utara itu berlangsung di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Pukul 14.00 Wit, melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur terpilih setelah ada salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyerahkan hasil putusan KPU kepad kedua pasangan itu.
Dikesempatan itu, gubernur terpilih Sherly Tjoanda mengungkapkan, perjalanan panjang dalam proses demokrasi di Maluku Utara. Dimana rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan sekadar seremoni administratif.
Namun juga penegasannya atas suara rakyat yang telah memilih dengan keyakinan, harapan, dan tanggung jawab untuk masa depan daerah tercinta Maluku Utara.
“Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 Februari 2025 kemarin telah mengambil keputusan final dengan menolak seluruh gugatan sengketa Pilkada Maluku Utara,” ucapnya.
Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara telah memperoleh legitimasi penuh dan final.
Untuk itu dengan penetapan ini atas nama Sherly-Sarbin dan seluruh tim kampanye yang terlibat dalam perjuangan ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU dan juga Bawaslu, yang telah mengemban amanah menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan jujur, transparan, dan demokratis.
“Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pasangan calon lain dan para pendukungnya, telah berpartisipasi dengan penuh semangat dalam pesta demokrasi ini,” ungkpnya.
Selanjutnya rapat pleno terbuka KPUD hari ini akan di tindaklanjuti dengan sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara dengan agenda pengusulan pengesahan dan pengankatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe ke pemerintah pusat.
“Rapat paripurna di agendakan pada Jumat, 7 Februari 2025 di kantor KPUD Provinsi Malut,” ujarnya.(red/rls)
