HALSEL, One – Kampaye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, HELLO-HUMANIS menyatakan, anak putus sekolah bisa terjadi karena berbagai macam alasan. Ada yang akses ke sekolahnya terlalu jauh, kurangnya sarana sekolah, masalah ekonomi dan sebagainnya. Hal itu disampikan calon wakil Bupati Halsel,La Ode Arfan saat menyampaikan orasi kampanye di Desa Loleongusu, Kecamatan Mandioli Utara, Rabu (30/9/20) kemarin.
Menurut La Ode, di dunia pendidikan khusus untuk daerah Halsel harus menjadi kewajiban utama. Menurutnya, banyak masyarakat menganggap sekolah bukan bekal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Stigma makin kuat, karena lulusan SMA belum tentu lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding yang mengantungi ijazah SD.
“Pendidikan tidak hanya bangun sekolah, susahnya, kebanyakan strategi justru penguatan pendidikan formal. Pendidikan masyarakat non-formal malah diformalkan. Ditambahi syarat administrasi yang bikin ribet. Padahal pendidikan non-formal dan informal jauh lebih tepat buat konteks daerah,” katanya.
La Ode menyatakan, jika dirinya bersama calon Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin (HELLO-HUMANIS) dipercayakan masyarakat Mandioli secara umum masyarakat Halsel untuk memimpin Halsel di pemerintahan 2020-2025 maka komitmen kita sepenuhnya terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Dilihat dari kemampuan pengelolaan anggaran termasuk perencanaan, kami wajib mengutamakannya. Karena jika sumber daya manusia (SDM) sejak dini kita siapkan 5 sampai 20 tahun akan datang Kabupaten Halmahera Selatan akan menjadi daerah paling terbaik, karena pendidikan adalah bagian dari visi dan misi kami berdua,” jelas calon Wakil Bupati Halsel ini.
Mantan anggota Polri itu menyatakan, persentase anggaran pendidikan pada APBD sejak tahun 2016 paling tinggi adalah DKI Jakarta, disusul Kalimantan Selatan sebanyak 9,8 persen. Sementara itu sisanya rendah, mungkin saja daerah kita. La Ode pun mengingatkan, jika komitmen anggaran minim, setidaknya jika Dia dan Helmi terpilih menjadi Bupati Halsel, tentu menjadi komitmen untuk merangkul masyarakat agar terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pendidikan ini memang investasi jangka panjang, kebijakan bisa dibuat saat masa kerja kepala daerah, tapi perubahan baru bisa terasa dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun mendatang,” pungkasnya.(red)
