Pj Gubernur Maluku Utara Drs Samsuddin Abdul Kadir menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan tema “Menuju Indonesia Emas 2045”.
Rakornas yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakornas dibuka secara resmi Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, (07/11/24).
Presiden Republik Indonesia dalam salah satu pointer paparannya mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2024.
Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui peran aktif koperasi dan Bumdesa sebagai aktor utama dimana Koperasi sebagai penyedia bahan baku dan Bumdesa sebagai penyedia jasa catering dan distributor.
Kemudian, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, perlu dilakukan enam komponen penting yakni, Pertama, membangun kolaborasi melawan kemiskinan dimana pemerintah harus menyediakan integrasi data yang akurat dan inklusif dan membangun kemitraan yang kuat. Pemerintah harus menyediakan satu kartu sejahtera dan meningkatkan kepesertaan jamsos.
Kedua, sejahtera mulai dari desa akan terwujud bila dana desa tepat daya dan guna yang lahir dari aparat desa berkompeten dan didukung dengan infrastruktur desa yang memadai.
Ketiga, mengayomi pahlawan devisa yaitu Pemerintah daerah harus menjaga pekerja migran dengan ketrampilan tinggi, meningkatkan kepatuhan prosedur keberangkatan dan memperkuat pengelolaan desa migran yang produktif.
Keempat, koperasi perkasa rakyat berdaya, maka pemerintah harus melakukan diversifikasi usaha koperasi, transformasi digitalisasi, perluasan akses pemberdayaan termasuk program makan bergizi gratis.
Kelima, untuk UMKM digital berskala global, pemerintah harus permudah akses modal dan perizinan, melakukan ekspansi pasar global dan mengoptimalisasikan teknologi digital.
Dan Keenam, untuk masif berekonomi kreatif, pemerintah butuh data terpadu pelaku ekonomi kreatif, jaminan perlindungan sosial bagi pelaku ekonomi kreatif dan harus terus menerus melakukan promosi ekonomi kreatif sebagai agenda rutin di daerah.
Diketahui, Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 diikuti para pejabat Menteri, Kapolri dan para Kapolda serta Kapolres, Panglima TNI dan jajaran Tinggi TNI pusat serta Daerah.
Para Kajati dan Kajari, para Kabinda, para Gubernur dan Bupati/Walikota, jajaran pimpinan KPU Pusat dan Daerah, Bawaslu Pusat dan Daerah, para Kepala BI, para kepala BPS, jajaran pimpinan tinggi TNI-AU, dan kepala Organisasi Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Satu Pintu Se-Indonesia.
Untuk provinsi Maluku Utara dihadiri lansung Gubernur Maluku Utara didampingi Kajati, kapolda, Danrem 152 Babullah, Danlanal, Danlanud, Delapan Bupati dan Dua Walikota se Maluku Utara.(rls/SMG)
