Ternate, Jurnalone.id – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terus berupaya mendorong penyediaan jaringan listrik di sejumlah daerah di wilayah Maluku Utara, yang menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang hingga saat ini belum teraliri jaringan listrik.
Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Hasyim Daeng Barang menyampikan, terdapat 112 Desa yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara, hingga saat ini masih bertahan dengan penerangan yang mengandalkan mesin diesel atau hanya bergantung pada penerangan tradisional.
Hal itu dikatakan Hasyim, tentunya dikarenakan mereka belum tersentuh adanya penyediaan jaringan listrik secara parmanen dari pemerintah daerah kabupaten dan kota.
“Tentunya tanpa aliran listrik sangat menghambat terhadap pemenuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini. Gubenrnur berharap program Presdien Joko Widodo tentang Indonesia Terang harus tersentuh disemua kalangan masyarakat apalagi masyarakat yang berada di pedesaan,” ungkp Hasym saat di konfirmasihJurnalone.id melalui sambungan telepon seluler, Minggu (14/03/2021).
Hasym menyatakan, guna menyelesaikan persoalan itu, atas arahan Gubernur Maluku Utara, dirinya langsung menemui Asdep Energi Kedeputian I, Ridha Yaser di kantor Kemenkomarvest RI di Jakarta, pada Sabtu (13/ 03/ 2021), Sekaligus menyerahkan surat resmi dari Gubernur kepada Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan.
Lanjut Hasym, dengan sejumlah potensi sumber daya alam yang dimiliki, Provinsi Maluku Utara sebagai Provinsi yang relatif baru saat ini tengah berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur diberbagai bidang, dengan mendorong pemerintah pusat untuk kemajuan pembangunan Maluku Utara.
“Besar harapan pak Gubenrnur, hal ini untuk mendukung pengembangan investasi, pemulihan ekonomi kerakyatan dan peningkatan penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Sebagai yang berada di Kawasan Timur Indonesia, secara geografis Maluku Utara, merupakan provinsi kepulauan yang meliputi 10 Kabupaten/Kota, dengan luas wilayah 145.801,10 km² yang terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² (69,08 persen) dan luas daratan 32.004,57 km² (30,92 persen) dan terdiri dari 803 pulau.
Tentu dengan karakteristik dan kondisi wilayah, membutuhkan ketersediaan jaringan listrik yang memadai untuk mendukung aktifitas pemerintahan, percepatan pembangunan, pengelolaan investasi maupun pertumbuhan ekonomi khususnya di pedesaan.
Harapan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini, tentu sejalan dengan kebijakan Nawacita Pemerintah pusat yakni “Indonesia Terang’” dan Rasio Elektrifikasi secara Nasional dengan target 100 persen hingga tahun 2021.
Hasym menambahkan, dalam tiga tahun terakhir ini, Rasio Elektrifikasi di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2018 lalu Rasio Elektrifikasi di Level 87,35 persen, maka di tahun 2020 Rasio Elektrifikasi Provinsi Maluku Utara Mencapai Level 96,27 persen.
“Dengan pertemuan yang kami lakukan besar harapan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, dapat membantu memenuhi kebutuhan penyediaan jaringan listrik bagi desa-desa yang belum tersentuh aliran listrik, dan selama ini masih mengunakan penerangan secara tradisional,”harap Kadis ESDM Hasym Daeng Barang.(02/udy)
