HALUT, Jurnalone.id- Sejumlah mahasiswa mengatasnamkan Gerakan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi di depan kantor Perwakilan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), tepatnya di kecamatan Tobelo, Kamis (25/02/2021).
Dalam aksi tersebut, ada beberapa point penting yang menjadi tuntutan sikap dari orasi GEMPUR tersebut di antaranya, meminta pihak PT. NHM agar memberikan ruang ketenaga kerjaan secara menyeluruh serta memberikan ruang jangka waktu untuk penerimaan lembaran berkas.
“Kepada PT. NHM kami juga meminta agar perhatiannya tidak hanya 5 kecamatan lingkar tambang, tapi 12 kecamatan di luar lingkar tambang juga harus diprioritaskan. Karena kami tau ada CSR yang diperuntukan untuk kecamatan diluar lingkar tambang yang anggarannya dari NHM lewat program reboisasi yang tendernya adalah PT. Sarbimo Harni Lestari. Untuk itu, kami masyarakat di luar kecamatan lingkar tambang punya hak untuk menyampaikan aspirasi”, ucap Fuji
Pangandro salah satu orator aksi
Lanjut, dalam orasinya Fuji lebih menekan soal perekrutan tenaga kerja. Menurutnya PT. NHM harus tegakan pemerataan dalam perekrutan tenaga kerja. Kata Fuji, ini penting, karena ada kerehaan. Ada banyak anak bangsa di Halmahera Utara terpaksa harus memilih imigrasi ke kabupaten lain, karena kabupaten lain membuka luas ruang tenaga kerja.
“Ada 10ribu anak bangsa di Halut yang memilih ke Halteng, karena ruang kerja disana begitu luas. Sementara kita di Halut ruang tenaga kerja masih sedikit. Bahkan perekrutan tenaga kerja di 5 kecamatan lingkar tambang juga belum merata. Jadi wajar saja kalau ada opini teman-teman untuk cabut HRD, karena HRD dalam perekturatan tenaga kerja dianggap tidak merata,” cetusya.
Lebih jauh, Fuji menyentil soal pembagian bantuan rumah miskin juga harus merata dan tepat sasaran. Kemudian kaitan dengan program bantuan, pihak PT.NHM harus memutuskan hubungan dan dengan DPRD. Sehingga tidak ada kesan bahwa DPRD ikut menender program HHM. “Bagi kami, ini sangat tidak bagus kalau DPRD ikut menender program NHM. Padahal dalam struktur NHM ada bagian pengurus yang menangani hal itu, kenapa harus DPRD,” tegasnya.
Terpisah, ketua Apdesi Halut, Tommy Moses, yang juga selaku dewan panesehat Gempur mengaku punya tanggungjawab moral dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah ini. Dia mengatakan, upaya dari rekan-rekan Gempur untuk menyampaikan aspirasi sangat baik. Namun dia menghimbau, sangat baik jika duduk bersama untuk rapat dengar pendapat tanpa perlu melakukan kegiatan-kegiatan aksi yang nantinya mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.
“Intinya sebagai ketua Apdesi Halut dan panesehat Gempur punya tanggungjawab Moral untuk melindungi PT. NHM. Karena sesungguhnya NHM adalah aset kita, kekayaan kita dan juga sebagai rumah kita. Jadi wajib hukumnya untuk dilindungi,”ucapnya.
Tommy menambahkan, terkait dengan tuntutan sikap dari aksi ini, kata Tommy akan berupaya membangun komunikasi dengan petinggi PT.NHM agar di mediasi untuk dapat duduk bersama terkait aspirasi yang disampaikan. (03/gtr)
