HALMAHERA BARAT – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Halmahera Barat (FMP Halbar) terlibat ricuh di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, saat menggelar aksi demo pada, Rabu (11/09/2024) kemarin.
Keributan itu bermula, saat massa aksi menyampaikan tuntutan mereka kepada premerintah daerah Halmahera Barat, namun aksi yang semulanya berlangsung damai itgu tiba-tiba berubah terjadi adu mulut dengan sorang pria yang diduga merupakan sorang anggota partai politik yang berada di tempat aksi.
Massa yang tersinggung dengan kata-kata kasar yang dilontarkan pria itu sehingga terjadi aksi adu mulut, yang berujung pada aksi bakupukul antara massa aksi dengan pria tersebut. Bahkan terlihat beberapa massa aksi terlibat saling kejar di halaman kantor bupati setempat.
Puluhan petugas Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) yang mengawal jalannya aksi mass aitu langsung berupaya melarai keributan itu, bahklan sejumlah pejabat di lingkup pemda Halmahera Barat turun tanggan melarai kericuhan tersebut.
Terkait kericuhan itu dibenarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Djufri Muhammad. Menurutnya, keributan massa aksi tersebut dilaur konteks dari tuntutan massa aksi.
“keributan itu dilaur konteks itu mungkin dengan pak waka satu dengan pribadi rafi tadi. Sementara waktu saya terima mereka dengan santun, mereka juga tenang-tenang mendengarkan penjelasan dari saya tadi, jadi saat saya baru tinggalakan terjadilah insiden keributan insiden tadi,” kata Djufri.
Wakil Bupati itu juga menyampaikan bahwa, yang menjadi tuntutan aksi massa yang ditujukan kepada Pemerintah Halmahera Barat, telah diterima dirinya dan sudah direspon secara terbuka kepada massa aksi.
Dimana tuntutan massa aksi diantaranya, meminta penegak hukum agar melakukan penyelidikan dugaan korupsi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau (PEN), bantuan hiba anggaran Gereja di Desa Togola, yang diduga melibatkan Bupati Halmahera Barat James Uang, serta menolak hadirnya PT. Geodipa di Halmahera Barat.
“ada berepa hal yang mereka sampikan dan saya menjawab, misalnya proses pembanggunan bantuan gereja, saya sampikan bahwa itu ada mekanimsmenya bantuan sosial instansi teknis ada di Kesra. Tentunya Kesra dalam menyalurkan bantuan pasti ada prosedur yang dilewati salah satunya melalui panitia jika ada dana itu ditranfer, itu juga nanti diaudit oleh BPK dan kita sampe sekarang belum adanya informasi adanya temuan,” ungkap Wakil Bupati.
“kemudian ada pertanyaan lain soal eksplorasi panas bumi di Pabos, itu saya jawan bahwa memang eksplorasi panas bumi sudah dilakukan sebelum pemerintahan kita, dan sudah sekitar 15 tahun ini belum ada eksplorasi dan sampai saat ini saya yakin belum sampai ke tahap eksploitasi jadi kehawatiran itu mungkin belum satnya,” tambahnya.(red/SMG)
