TERNATE – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se- Maluku Utara tahun 2024, ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Gamalama Ballroom Bela, Rabu (6/11/24).
Dalam sambutannya, Sekertaris Daerah Maluku Utara, Abubakara Abdullah menyampaikan, bahwa kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan bersama sehingga harus ditangani dalam konteks bersama. Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.
Dirinya katakan, pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, seperti: pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur, akses pada pelayanan kesehatan, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
“bicara pengentasan kemiskinan tidak hanya sekedar tugas konstitusi, tetapi pengentasan kemiskinan adalah sebuah tugas kemanusiaan,”sebuat Abubakar.
Sekda menyampaikan, rapat koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia.
“tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara,”ungkap Abubakar.
Untuk Maluku utara sendiri, lanjut Abubakar, terjadi penurunan kemiskinan esktrem pada Maret 2024 sebesar 0,52%, turun 0,17 persen poin terhadap maret 2023 sebesar 0,67%, pekerjaan belum selesai karena angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 ini belum mencapai target pemerintah, yaitu nol persen.
Sebagaimana kita ketahui bersama penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yang akan berakhir pada tahun 2024 ini.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,19 %, berdasarkan data BPS saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 6,32 persen, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 6,46 % dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2022.
“meski kita berada di bawah angka nasional yaitu 9,03 % tetapi ada 2 kabupaten masih mengantongi angka 2 digit yang berarti berada di atas angka nasional yaitu Halmahera Timur 11,91 % Tahun 2024 turun 0,56 persen poin dari 12,47 di Tahun 2023 dan Halmahera Tengan 10,71% Tahun 2024 turun 0,73 persen poin dari 11,44 di tahun 2023 ,” ucap Sekprov.
Selama tahun 2020-2024 tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara belum menunjukkan penurunan yang signifikan yang berada pada level 6,91% dari tahun 2019. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun pada level 6,19% di Tahun 2024, dan ini merupakan target kita bersama.
“Saya berharap seluruh pihak yang terkait agar terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Saat ini, kita telah memiliki Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” harap Abubakar.
Data P3KE ini memiliki informasi yang lengkap by name-by address (berbasis nama dan alamat), bahkan by NIK (berbasis Nomor Induk Kependudukan), juga karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan Data P3KE 2024, Desil 1 sampai 4 Maluku Utara Tercatat Jumlah Keluarga 101.575 dan Individu tercatat 445.182 Orang, sedangkan untuk Kab/Kota yang tertinggi adalah Halmahera Selatan dengan Jumlah Keluarga 17.132 dan Individu 80.886 Orang.
Angka kemiskinan semakin kecil justru membutuhkan penanganan lebih kompleks dan sumber daya lebih besar karena kita berhadapan dengan kelompok paling bawah kemiskinan.
“untuk itu saya meminta dukungan kepada saudara-saudara dan mengajak seluruh elemen pemerintah dan non-pemerintah untuk dapat bekerjasama serta saling bahu membahu diantara kita semua, agar target tersebut dapat tercapai dan memastikan semakin banyak masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera di masa depan,”jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan fokus program-program yang lebih ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektiv dan effisien.
“dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih terperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya,”harapnya.
Berbagai program peningkatan keterampilan dan penyediaan seperti modal, infrastruktur dasar, dan fasilitas untuk mendukung perkembangan usaha mereka yang masih berskala mikro, dengan demikian mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.
Untuk itu, Sekda Abubakar berharap penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan.
Oleh sebab itu program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Dirinya menambahkan, Pemerintah Provinsi pun telah berusaha dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan dengan menyediakan anggaran dari APBD yang tersebar dibeberapa OPD terkait melalui program dan kegiatan yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dengan Total Anggaran ±Rp 371.812.173.481(??? cek kembali) dan telah terealisasi Rp 68.379.775.791.
Program tersebut berupa bansos, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta terdiri dari beberapa sektor diantaranya sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih dan sanitasi serta ketenangakerjaan.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak.
” selaku pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama ini perlu di tingkatkan dan digerakan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankkan, lembaga swadaya masyakat (LSM) dan masyarakat,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapeda Dr.Sarmin sebagai penyelenggaran kegiaran rakor mengatakan, tujuan dari kegaiatan rakor ini yakni untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
“untuk penyelesaran program kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dicerminkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi sekaligus mengkonfirmasi capaian penanggulangan kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Maluku Utara,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj.Bupati Halbar, Sekot Tidore Kepulauan, Kepala Kantor Wilayah Perbnendaharan Malut, Kepala PT. POS Malut, Asisten dan Kepala OPD lingkup Malut, Kepala Bapeda Malut, para Kepala Bapeda Kabupaten/Kota, para pimpinan instansi vertikal, Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Malut, serta para peserta rakor. (rls/SMG)
