HALTIM – Hingga hari ini, pekerja di Kabupaten Halmahera Timur belum memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) sendiri. Upah mereka masih mengacu penuh pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara.
Untuk tahun 2026, UMP Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp 3.510.240 per bulan, angka itu naik 3 persen atau Rp 102.240 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3.408.000.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025, yang ditandatangani Gubernur Sherly Tjoanda di Sofifi pada 23 Desember 2025.
Dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, hanya Kota Ternate yang menetapkan UMK sendiri. Sembilan daerah lainnya, termasuk Halmahera Timur, masih mengikuti UMP.
Alman Hi. Hafis, Anggota Serikat Pekerja Halmahera Timur, mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab). Desakan itu disampaikan pada, Selasa (17/11/ 2026), usai memberikan paparan materi terkait hak-hak buruh di Bella Hotel, di Ternate.
Menurutnya lambannya pembentukan Depekab berdampak langsung pada kebijakan pengupahan di daerah. Padahal, Depekab adalah forum tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pakar untuk memberi saran teknis kepada kepala daerah.
“ini penting, dinamika biaya hidup dan kondisi perekonomian di Halmahera Timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Maluku Utara,” ucapnya.
Dia menagatakan, di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Maba dan Buli, berdiri Kawasan Industri Buli yang digerakkan PT Feni Haltim (FHT), joint venture ANTAM dan konsorsium CBL-BRUNP. Ribuan pekerja konstruksi dan tambang nikel menggantungkan hidup di sana.
Dimana PT FHT sendiri menegaskan seluruh karyawan langsungnya menerima upah di atas UMP Maluku Utara. Perusahaan juga mewajibkan seluruh kontraktor membayar upah sesuai UMP, mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta mematuhi jam kerja sesuai UU Cipta Kerja.
Artinya, UMP Maluku Utara 2027 naik dari Rp 3.510.240 menjadi Rp 3.650.650, naik Rp 140.410. Sedangkan UMP Sektoral naik 3,99 persen menjadi Rp 3.869.908.
Bagi buruh Halmahera Timur, kenaikan itu tentu melegakan, tapi mereka berharap lebih dari itu, yang harus punya Dewan Pengupahan sendiri, agar upah di daerah tambang ini tidak lagi hanya sekadar ikut angka provinsi, melainkan benar-benar mencerminkan biaya hidup di daerah sendiri.(red)























