Ternate – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara, Ir. Gajali Abd. Mutalib, menjelaskan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara sebesar 4 persen tidak hanya berdampak pada besaran gaji pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap sejumlah komponen pembiayaan ketenagakerjaan lainnya.
Ini disampaikan Gajali, usai melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Penetapan Penyesuaian Upah Minimum Privinsi Maluku Utara di Muara Hotel Ternate, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Gajali, berdasarkan perhitungan yang disampaikan, UMP Maluku Utara mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 3.510.240 menjadi Rp 3.650.650. Dengan demikian, terdapat penambahan sebesar Rp140.410.
Sementara itu, upah minimum sektoral mengalami kenaikan dari Rp 3.721.423 menjadi Rp 3.869.908 atau bertambah sekitar Rp148 ribu.
Gajali menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa ketentuan UMP pada prinsipnya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Karena itu, kenaikan UMP tidak serta-merta berarti seluruh pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih lama akan mengalami kenaikan gaji dengan persentase yang sama.
“UMP ini yang berlaku bukan di karyawan yang sudah lama bekerja, tetapi bagi pekerja yang baru masuk dengan masa kerja di bawah satu tahun. Jadi, jangan salah menafsirkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, besaran UMP juga menjadi salah satu dasar perhitungan berbagai komponen hak dan kewajiban ketenagakerjaan. Artinya, dampak kenaikan upah minimum tidak hanya terlihat pada gaji pokok, tetapi dapat berpengaruh terhadap komponen lain, seperti pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga pembayaran upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kenaikan UMP memiliki efek berantai terhadap struktur pembiayaan perusahaan.
“Jangan hanya melihat dari kenaikan UMP-nya. Kalau dilihat secara keseluruhan, dampaknya cukup luas karena kenaikan ini bisa merembet ke pos-pos lainnya,” ujarnya.
Gajali berharap keputusan mengenai penetapan UMP dan upah minimum sektoral tersebut dapat segera ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoenda sehingga menjadi surat keputusan resmi yang dapat dijadikan pedoman bersama.
Ia menilai, kepastian regulasi sangat penting agar pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki pegangan yang sama dalam menerapkan ketentuan pengupahan di Maluku Utara.
Dengan adanya keputusan resmi tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat berjalan baik, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di daerah. (Barak)
