TERNATE — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB), khususnya pada anak.
Penanganan penyakit menular tersebut dinilai tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai instansi terkait, mulai dari urusan pangan, perumahan, hingga bantuan sosial. Di Muara Hotel Ternate, Kamis (22/10/2026).
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Maluku Utara, Muhammad Isa Tauda, SKM., MPH, dalam kegiatan Pertemuan Diskusi Strategis Lintas Sektor untuk Penguatan Penanggulangan Tuberkulosis Anak Tahun 2026.
Isa menjelaskan, tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi prioritas nasional dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian TB, sehingga upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan harus terus diperkuat.
Ia menyebutkan, TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan dapat menyebar melalui udara. Karena itu, setiap orang berpotensi tertular, terutama apabila berada di lingkungan dengan kondisi tempat tinggal yang kurang sehat serta memiliki daya tahan tubuh yang rendah.
“TB ini salah satu kegiatan prioritas nasional. Penyakit ini juga menjadi masalah global. Karena itu, semua pihak memiliki peran dalam penanggulangannya, bukan hanya sektor kesehatan,” jelas Isa.
Menurutnya, kompleksitas persoalan TB mengharuskan pemerintah melihat penyakit tersebut dari berbagai aspek. Pelayanan kesehatan memang memiliki tanggung jawab untuk menemukan penderita, memberikan pengobatan, serta memastikan pasien menjalani perawatan hingga tuntas. Namun, upaya tersebut perlu didukung dengan perbaikan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat.
Isa menjelaskan, persoalan kemiskinan menjadi salah satu faktor sosial yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan TB. Kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi, memperoleh tempat tinggal yang layak, serta menjaga kesehatan anggota keluarga.
Asupan gizi yang baik sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Sebaliknya, kondisi gizi yang tidak memadai dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk TB.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika menyangkut anak-anak. Anak membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sekaligus menjaga sistem kekebalan tubuhnya.
Karena itu, menurut Isa, upaya penanggulangan TB anak harus terhubung dengan program peningkatan kualitas gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.
Dalam konteks ini, Dinas yang membidangi pangan dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat berkontribusi melalui program yang mendukung ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, terutama keluarga yang berada dalam kondisi rentan.
“Kalau kita berbicara tentang gizi, tentu ada peran sektor pangan. Kalau berbicara tentang perumahan, ada peran PUPR. Begitu juga ketika menyangkut bantuan sosial, tentu Dinas Sosial harus ikut mengambil bagian,” ujarnya.
Selain faktor gizi dan ekonomi, kondisi tempat tinggal juga menjadi perhatian dalam pengendalian TB. Isa menilai rumah yang sehat, memiliki pencahayaan memadai, serta sirkulasi udara yang baik merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga.
Rumah yang padat penghuni dan memiliki ventilasi buruk dapat meningkatkan risiko penularan penyakit melalui udara, terutama apabila terdapat penderita TB yang belum terdiagnosis atau belum menjalani pengobatan secara efektif.
Ia mendorong masyarakat untuk memperhatikan kondisi rumah, termasuk membuka jendela pada pagi hari agar udara segar dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan.
Menurutnya, upaya memperbaiki kualitas hunian tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah melalui instansi yang membidangi perumahan dan pekerjaan umum juga perlu mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak.
Pendekatan tersebut dinilai penting, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan dalam memperbaiki kondisi rumahnya.
Dengan demikian, penanggulangan TB tidak hanya berorientasi pada pengobatan pasien, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan yang dapat memengaruhi risiko penularan di tengah keluarga dan masyarakat.
Lebih lanjut, Isa menegaskan bahwa penanggulangan TB membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan penanggulangan TB telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penguatan koordinasi dan pelaksanaan program penanggulangan TB secara terpadu. Melalui rencana aksi daerah, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam langkah nyata sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Koordinasi lintas sektor diperlukan agar program kesehatan dapat berjalan seiring dengan program perbaikan gizi, pengentasan kemiskinan, penyediaan hunian layak, serta perlindungan sosial.
Menurut Isa, keberhasilan pengendalian TB tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas kesehatan dan obat-obatan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap pertemuan diskusi strategis lintas sektor ini dapat memperkuat pemahaman bersama sekaligus mendorong setiap instansi menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara terkoordinasi.
Hentikan Stigma terhadap Penderita TB
Isa juga menyoroti persoalan stigma yang masih berkembang di tengah masyarakat.(barak)
