Ternate, Jurnalone.id – Ketua DPRD kota Ternate Muhajirin Bailusy mengatakan, dengan ditandatangani Peraturan Darah (Perda) nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) kota Ternate tahun 2021 merupakan sebuah payung untuk semua program dan kegiatan serta rincian masing-masing Organis Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Ternate karena itu sebagai rujukannya.
Menurutnya, kota Ternate harus benar-benar terwujud melalui visi-misi yang diimplementasikan dalam peraturan RPJMD kota Ternate oleh masing-masing OPD sehingga kelihatan apa yang mau dibikin itu ada di RPJMD tahun 2021. “Olehnya itu, harapan kami seluruh OPD dilingkup pemkot Ternate kami berharap terus bersenergi untuk memastikan bahwa apa yang tertuang dalam RPJMD itu menjadi kebijakan untul program dan kegiatan tehnis di dalam RPJMD sehingga kita bisa liaht wajah kota Ternate ke depan baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan maupun aspek lainnya”, harapnya.
Apalagi kata Muhajirin prioritas-prioritas yang dibagi berdasarkan tahun per tahun oleh wali kota dan wakil wali kota yang termuat di dalam RPJMD kota Ternate tahun 2021, mudah-mudahan harapan dan cita-cita wali kota bisa diimplementasikan oleh teman-teman di OPD dilingkup Pemkot Ternate.
“Selaku ketua DPRD kota Ternate berharap ini harus betul-betul, apalagi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti sehing kepada kita semua termasuk pemerintah daerah agar dalam penyusunan program kegiatan di setiap tahun itu konsisten mulai dari kegiatan musrembang sampai pada kegiatan pembahasan RAPBD sampai pada pengesahan APBD rujukannya jelas di RPJP, RJPD dan RPJMD menjadi rujukan tehnis dibawanya dan konsistensi seluruh program yang termuat harus betul-betul sesuai dengan tahapan-tahapannya, kalau sudah di RKPD termuat, lalu termuat di musrenbang, setelah itu RKPD termuat di KUA-PPS selanjutnya harus konsisten sehingga betul-betul terukur”, jelasnya.
Dia menambahkan nanti kita lihat kalau misalnya di tahun pertama wali kota dan wakil wali kota melalui RPJMD telah menetapkan prioritas pertama harus dibuat misalnya penanganan sampah, atau misalnya pembangunan di kuar kota Ternate, Batang Dua, Hiri dan Moti maka akan kita perhatikan di RAPBD, tapi kalau tidak ada relefansi dan tidak ada keberpihakan berdasarkan RPJMD.
“Saya kira DPRD juga pasti akan menyampaikan pemerintah agar kegiatan-kegiatan yang tidak relefansi tolong di evaluasi,” tambahnya. (Rk/red)
