Sofifi, Jurnalone.id – Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Saiful Amin menyampikan, pihaknya terus bersama sejumlah insansi terkait dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap proses pekerjaan sejumlah infastruktur yang dilakukan PUPR dengan melibatkan aparat pemerintah desa dan pihak Kepolisian, Senin (12/07/2021).
Saiful menyampikan, proses perencaaan hingga pekerjaan dilapangan sering mendapat kendala dari berbagai pihak termasuk masyarakat setempat. Kenadala itu kata Saiful adalah soal lokasi atau lahan dimana pembanguan itu akan laksanakan sehingga sangat penting dan perlu adanya sosialisasi dari unsur terkait.
“Kalau untuk kendala-kendala itu rata-rata sama secara tehnisnya, tetapi jika kendala yang sering dijumpai itu kitika proses pekerjaan berjalan ada yang komplen masal-masalah tanah. Tapi itu dapat diatasi. Maslah pembanguan daerah irigasi ini sudah jelas bahwa peraturan jika ada masyarakat yang komplen kita bisa bekerja sama dengan aparat desa dan pihak Kepolisian untuk mengsosialisasikan, bahwa ini adalah daerah yang memang diperuntukan daerah pembanguan irigasi dan alhamdulillah kita jalan susuai pekerjaan, ungkap Kepala Bidang Sumber Daya Air, Saiful Amin.
Lanjutnya, Ia berharap proses pekerjaan yang dilakukan PUPR disejumlah daerah merupakan upaya pemerintah provinsi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, seperti saat ini telah dilakukan pekerjaan irigasi di dua daerah yakni, di Desa Wayamli, Kabupaten Halmahera Timur dan di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.
“ Saya berharap bahwa masyarakat yang kadang ada perbedaan dalam perencanaan atau pelaksaan kegiatan yang menjadi daerah-daerah pelaksaan kita, perlu megetahui secara anggaran sangat kecil sehingga kita lakukan pekerjaan sesuai yang ditentukan, misalnya pekerjaan yang harus 300 meter tidak bisa dimita lebih, karena anggaran terbatas, kita akan lakukan bertahap sehingga harus dimaklumi,” ungkap Saiful kepada media ini.
Selain itu, harapan yang sama juga di sampikan untuk Anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat atas pengusulan pembangunan di daerah-daerah pemilihanya diharapkan dapat berkonsultasi bersama dengan PUPR sehingga setiap perancangan kegiatan serupa tak menjadi problem ditengah masyarakat.
“Kita harapkan kepada Anggota DPRD, pada prinsipnya kita menjalankan tugas dengan benar, dan kita tidak mau ada yang menilai pekerjaannya tidak sesuai, misalnya pekerjaan hanya 300 meter karena angarannya kecil, dilapangan sering mendapat komplen dan banyak penilaian kita kerja tidak becus. Biasanya masyarakat maunya 500 meter ini tidak bisa, kami harapkan pekerjaan mengutamakan kualitasnya sehingga harus mengikuti rap ini yang sering ditemukan dilapangan,” harapnya.(red/ ADV)
