Ternate, Jurnalone.id – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A.Kadir menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) program Maluku Utara Lumbung Ikan Nasional bersama Deputi Bidang Koordinasi sumber daya maritim kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Industri RI melalui zoom miting, serta Asdip II Koordinator Bidang Kemaritiman yang digelar di Sahid Bella Hotel Ternate, Senin,(15/3/2021).
Dalam pemaparanya Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanudin menyatakan bahwa, sesuai arahan dari Menko bahwa Maluku Utara perlu dilibatkan sebagai bagian dari LIN sehingga dari kementrian Koordinatir Kemaritiman sendiri telah melibatkan kementrian perikanan serta kementrian UKM telah turun langsung ke lapangan yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai.
Dari Lokasi-lokasi tersebut yang telah di kunjungi ada beberapa tantangan yang di hadapi yang berada di Masing-masing Kabupaten/Kota, hambatan yang paling umum yang telah di temukan tim dalam kunjungan tersebut yakni hambatan SDM, keterbatasan armada, bahan bakar, rante dingin serta interkoneksi pemasran.
” Semua ini telah di jumpai hampir sama di seluru kabupaten/Kota. Ada tujuh hal utama yang umum ditemui di setiap daerah yakni, ketersedian armada, SDM, Pasokan bahan bakar, sumber aliran listrik. Kapasitas pasokan rate dingin, Korporasi nelayan, dan Interkoneksi pemasaran.
” Ini yang menjadi isu utama yang akan di bahas secara detail pada tanggal 29 maret 2021 nanti, harus ada kajian akademis sehingga dalam kajian nanti dapat di ketahui kebutuhan apa saja yang di perlukan misalanya dari sisi ketersediaan SDM nanti dari kementrian pendidikan yang menjelaskan, pasokan bahan bakar dan listrik akan di hadirkan dari kementrian energi dan sumber daya alam, pasokan rante dingin dari KKP dan nelayan, interkoneksi pemasaran di hadirkan dari kementrian perhubungan, jadi pada rapat selanjutnya akan menghadirkan beberapa kementrian terkait tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu Sekda Malut, Syamsuddin A.Kasir dalam penjelasannya mengatakan, tim dari Kemenko Marves telah melakukan pendataan ke beberapa daerah telah membuhakan hasil yang menggembirakan, oleh karena itu pemerintah daerah di mintai untuk menyusun perencanaan konfrehensip secara keseluruhan.
” Kemudian nantinya diarahkan semuanya apa saja yang dibutuhkan oleh daerah infrastruktur yang dibangun serta kesiapan sumber daya manusia dan armada para nelayan. Harus di buat dalam satu kajian akademik sehingga pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Unkhair dan para pakar yang bisa menghitung dan menganalisa secara keseluruhan,” kata Syamsuddin.
Menurut Sekda kolstor dan pabrik es yang ada di bacan halmahera selatan, dari sisi hasil telah over lot sehingga hasilnya lebih banyak dari kapasitas yang ada di bacan sehingga dibutuhkan ada peningkatan. Setelah tim melakukan pemantauan dan ternyata Maluku Utara sangat potensial untuk peningkatan hasil tangkapan perikanan tangkap dan potensial juga untuk pengembangan perikanan budidaya.
Terkait SKPT Harus ada tim yang benar-benar menghitung secara konfrehensif terkait dengan kondisi lautan dan jenis ikan itu harus di hitung oleh pakar sehingga bisa mengetahui Titik-titik mana saja yang ada hasilnya.
Lanjutnya, ada beberapa persoalan yang ada di daerah yakni banyak ketersedian klostor tetapi penyediaan es tidak ada, ada pabrik es tetapi SDM nya tidak tersedia, Kemenko Marves sendiri telah mengatakan bahwa akan menghubungi kepihak PLN atau pengembang listrik swasta guna mengembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan minimnya suplai listrik di daerah-daerah tersebut,” ucap Samsuddin.
Sementara Asdep II Bid Koordinator pada Kementrian koordinator bidang kemaritiman dan investasi Ikram Sangaji menyampikan, pada tanggla 29 Maret nanti akan dibahas secara detail, hasilnya seperti apa dan akan ditindak lanjuti dalam survey. “Kemudian pemataan itu jauh lebih penting sehingga akan di lakukan kajian secara akademi dan bekerjasama dengan beberapa univeritas yang ada di Maluku Utara, sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat dokumen terkait lumbung ikan nasional di Maluku Utara,” jelasnya. (Hms)
