Ternate, Jurnalone.id – Tahun 2020 penuh dengan tantangan, telah terjadi pendemi Covid-19. Pandemi ini menciptakan resesi global yang dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi seluruh dunia. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, melalui video converenc saat membuka acara expo UKM-IKM Nusantara di Maluku Utara 2021, Sabtu (06/02/2021).
“BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal III, minus 3,49 persen. Kemenkeu juga telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV tahun 2020 terus membaik, mendekati 0 persen. Menjadi minus 2,9 persen, minus hingga mendekati 0,9 persen. Oleh karena itu, pemerintah optimis target pertumbuhan kembali ke 5 persen tahun 2021 ini,” kata Mentri.
Dirinya juga mengatakan, kita baru saja melakukan faksinasi Covid-19, dimana pemulihan ekonomi masih sangat tergantung dengan efektivitas pengendalian Covid-19 itu sendiri. UMKM dan Kopersai memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi dan resesi global tersebut.
“Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor non migas, 60 persen total investasi, 97 persen total tenaga kerja dan 61 persen total PDB nasional. Untuk itu jelas kebangkitan UMKM dan Koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi khususnya kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, atas tantangan potensi angka jumlah pengangguran,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah melakukan interfensi kebijakan baik dari sisi hulu-hilir dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi UMKM dan Koperasi yang terdampak pandemi ini. Selama tahun 2020 pemerintah juga telah memberikan berbagai macam program dan stimulus terhadap pelaku UMKM dan Koperasi agar dapat segera bangkit dan juga bertahan. Disisi hulu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR super mikro dan non KUR seperti insentif Pajak, tambahan modal kerja kepada Koperasi melalui LPDB dan Bapres usaha mikro berupa hibah modal usaha sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya dapat bertahan dimasa Pandemi.
Disisi hilir pemerintah membuka akses pasar produk UMKM, diantaranya belanja pemerintah keproduk UMKM melalui lamanUMKM dan belapengadaan dengan potensi mencapai Rp 321 triliun, pusat digital BUMN hasil kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, yang bertujuan untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai belanja dibawah Rp 14 miliar dan fasilitasi produksi dan sertifikasi ijin ada 27 juta masker terstandar WHO buatan UMKM.
Kedepan menurutnya, agenda prioritas Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk meningkatkan angka kewirausahaan. Dimana saat ini, rasio kewiraisahaan kita masih rendah sebesar 3,47 persen, jauh dibawah Singgapura 8,67 persen, Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk menjadi negara maju tingkat kewirausahaan kita harus menyentuh angka 4 persen. “Pada kesempatan ini juga kita akan saksikan penandatangan MoU kerjasama Jamsos Ketenaga Kerjaan untuk 700 pelaku usaha lokal. Hal ini sejalan dengan peran penting UMKM dalam penyerapan tenaga kerja atas tantangan meningkatnya jumlah pengangguran,” jelasnya.
Sementara itu Wagub Malut, M Al Yasin Ali, dalam sambutannya mengatakan bahwa, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dimaksud dengan berkeadilan di sini, bahwa seluruh lapisan Masyarakat maupun Dunia Usaha dalam semua tingkatan harus mampu untuk sama-sama mengakses terhadap sumber-sumber Ekonomi sehingga dapat berkehidupan secara sejahtera.
“Retorikanya memang begitu, namun selalu saja ada yang dimarjinalkan dalam proses “mengakses” sumber-sumber Ekonomi tersebut. Tidak terkecuali, Usaha dan Industri Kecil Menengah. Contohnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Presiden untuk Usaha dan Industri Kecil Menengah sebesar Rp.2,4 Juta Per Orang/Pelaku Usaha. Dari kuota Nasional sebesar 19,600,000 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu) Pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah yang digelontorkan Dana/Modal Usaha pada Tahun 2020 lalu, Maluku Utara hanya mampu menyerap sekitar 90,000 (Sembilan Puluh Ribu) Orang/Pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah atau 0,4% (Persen) dari kuota Nasional,” ungkapnya.
Hal ini menurut Wagup, menandakan bahwa kita belum mampu mendorong dan memberdayakan pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah di Daerah. Padahal keinginan Bapak Presiden Jokowi bahwa dengan menggelontorkan BLT tersebut, dapat menggairahkan Perekonomian Nasional dan Daerah di masa Pandemik Covid-19 saat ini.”Ini harus menjadi catatan penting bagi Kita semua untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan BLT di masa yang akan datang, terutama bantuan bagi Usaha dan Industri Kecil Menengah,” katanya.
lanjutnya, Perekonomian tetap menjadi isu sentral dalam proses pembangunan setiap Negara. Apalagi Negara Berkembang seperti Indonesia. Dari berbagai isu global dewasa ini, perlambatan Perekonomian Nasional dan Global menjadi isu utama pembahasan. Hal tersebut disebabkan oleh Pandemik Covid-19 yang belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Namun, Kita tidak boleh kalah dalam “Peperangan” ini.
“Berbagai program/kegiatan juga telah Kita laksanakan untuk memberdayakan Usaha dan Industri Kecil Menengah di Daerah pada tahun 2020 seperti kerja sama pembuatan Masker, yang telah dibagikan secara gratis kepada Masyarakat untuk digunakan. Kerja sama ini sebagai bagian dari memberdayakan Usaha dan Industri Kecil Menengah di masa Pandemik Covid-19, dan juga sebagai bagian dari mengsosialisasikan penggunaan Masker guna mencegah penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Selain itu lanjut Wagub, ada juga Bantuan Peralatan Produksi Bagi UMKM, Pembuatan Market, Pojok UMKM, dan Bantuan Sembako yang dibeli dari Petani Lokal Maluku Utara dan dibagikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat Miskin. Dan program/kegiatan tersebut seluruhnya berhasil dilaksanakan di Tahun 2020. Untuk itu di Tahun 2021 Kita akan tetap laksanakan dengan kegiatan yang sama, dengan penambahan kegiatan pada Penguatan Modal Usaha Bagi UMKM.(red)
