SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara di Pelataran Masjid Raya Shafful Khairaat, Senin (12/10/2026). Mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”, peringatan tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memaparkan berbagai capaian pembangunan dan program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Upacara berlangsung khidmat dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan sejarah singkat pembentukan Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan prosesi pembawaan Pataka Lambang Daerah Maluku Utara.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh pemekaran, unsur TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya usai upacara, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Maluku Utara.
Apresiasi diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang selama 1,8 tahun konsisten memimpin birokrasi pemerintahan, serta DPRD Maluku Utara yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sherly juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), edukasi transaksi digital melalui QRIS, serta pembinaan perajin kain tenun khas Ternate dan Tidore.
Selain itu, penghargaan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS Ketenagakerjaan, Bank BRI, BNI, BTN, Telkomsel, IWIP, Harita, dan PLN atas dukungan mereka terhadap berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sejumlah bantuan turut disalurkan. BRI memberikan dukungan berupa 1.000 paket Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan mesin tempel berkapasitas 15–20 PK bagi nelayan. Sementara itu, BNI mendukung pembangunan 38 unit rumah warga di Kecamatan Sidangoli Dehe, sedangkan BTN membantu pembangunan 30 unit rumah di Domato.
Gubernur juga mengapresiasi 15 OPD yang membuka layanan publik secara langsung di Alun-Alun Sofifi sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya, Sherly mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara pada tahun ini berhasil mencapai Rp1,6 triliun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
Untuk meringankan beban masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga memberikan keringanan berupa pemotongan tunggakan pajak kendaraan sebesar 10 persen yang berlaku hingga 31 Desember 2026.
Selain peningkatan PAD, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp300 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2026 untuk menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH), baik utang berjalan maupun kewajiban sebelumnya.
Pemerintah juga menganggarkan Rp250 miliar pada tahun 2027 untuk menyelesaikan DBH bagi 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalankan program pembebasan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, memperluas program beasiswa perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Untuk mendukung revitalisasi sekolah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp92 miliar pada 2025 dan Rp51 miliar pada 2026.
Pemerintah daerah juga mendorong pelestarian budaya melalui penyusunan regulasi pakaian adat kabupaten dan kota serta pengembangan batik khas Maluku Utara.
Sementara di sektor kesehatan, Pemprov Maluku Utara memperkuat kerja sama dengan 10 kabupaten dan kota agar masyarakat dapat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan berbasis BPJS di rumah sakit yang bekerja sama di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mendorong pengembangan layanan operasi jantung di Ternate dan Halmahera Utara. Pada 2027, RSUD Sofifi ditargetkan mampu menyediakan layanan radiologi, kemoterapi, serta rumah singgah bagi pasien.
Di samping itu, anggaran sebesar Rp51 miliar dari Kementerian Kesehatan dialokasikan untuk mendukung modernisasi puskesmas secara bertahap.
Di bidang perumahan, pemerintah provinsi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mencatat realisasi pembangunan sebanyak 700 unit rumah pada 2025 dan 1.200 unit pada 2026. Pada 2027, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1.500 unit.
Sementara itu, melalui program bantuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebanyak 600 unit rumah terealisasi pada 2025. Pada 2026, sebanyak 4.642 unit rumah telah terverifikasi dari total kuota 5.300 unit.
Capaian tersebut, menurut paparan gubernur, didukung pengawalan dan kolaborasi wakil rakyat asal Maluku Utara yang bertugas di DPR dan DPD RI.
Di sektor pertanian dan infrastruktur, pemerintah telah menyelesaikan pembukaan jalan usaha tani sepanjang 150 kilometer selama 2025–2026. Untuk 2027, pembangunan jalan tani ditargetkan mencapai 200 kilometer.
Pemerintah juga melaksanakan pembangunan jalan daerah sepanjang 150 kilometer dari total target 550 kilometer prasarana jalan. Pada 2027, pembangunan jalan sepanjang 150 kilometer direncanakan menjangkau 10 kabupaten dan kota secara merata.
Selain itu, kerja sama dengan TNI dilakukan untuk mendukung pembangunan jembatan. Sebanyak 30 unit jembatan pada tahap pertama telah dituntaskan dan dilanjutkan dengan pembangunan 30 jembatan pada tahap kedua, bersamaan dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, Pemprov Maluku Utara juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan melalui akses modal kerja bagi kelompok usaha.
Program tersebut menyediakan bantuan modal sebesar Rp4 juta dengan proses pengurusan sekitar satu minggu dan skema angsuran berkisar Rp100 ribu hingga Rp180 ribu per minggu.
Program ini diharapkan dapat membantu kelompok usaha perempuan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Menutup sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda mengibaratkan Provinsi Maluku Utara sebagai rumah bersama yang harus dirawat dan dibangun melalui semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah harus bertumpu pada pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja agar masyarakat mampu hidup mandiri dan menikmati kesejahteraan di daerahnya sendiri.
“Pendidikan dan karakter adalah fondasinya, kesehatan adalah atapnya, dan pekerjaan adalah tiangnya. Bagaimana ke depan 1,4 juta penduduk Maluku Utara mampu berdiri di atas kaki sendiri dan benar-benar sejahtera di tanah yang kaya ini,” ujarnya.
Sherly juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik secara bijak, berdasarkan data, serta disertai solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, selama tetap mengedepankan kepentingan bersama dan masa depan generasi mendatang.
“Berbeda pendapat dalam satu rumah adalah hal yang wajar, sebab di sinilah tempat kita tumbuh dan menitipkan masa depan anak cucu kita,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Sherly menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara dengan harapan agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Semoga Tumbuhnya Harus Terasa,” pungkasnya.(Barak)
