Halmahera Utara – Kasus harian COVID-19 global dan domestik mulai kembali meningkat akibat penyebaran varian baru. Meski tidak memberikan tekanan pada sistem Kesehatan, namun perlu diantisipasi dengan melakukan akselerasi vaksinasi.
Disisi lain, tantangan dan risiko global mulai bergeser ke peningkatan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter serta
likuiditas. Tekanan inflasi global yang masih terus berlanjut mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi mendorong peningkatan cost of fund, termasuk di Indonesia.
Naiknya volatilitas tersebut diiringi tren pelemahan global yang meningkatkan potensi resiko resesi di banyak negara, termasuk AS dan Tiongkok. Ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam Acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Juli 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara secara hybrid di Aula KPP Pratama Tobelo, Jumat (29/7/2022).
“APBN bulan Juni sampai dengan 30 Juni 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar
Rp1,26 Triliun atau 58,6% dari target, sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp6,27 Triliun atau 41,93% dari pagu,” ungkap Adnan dihadapan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara itu menerangkan bahwa, kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp304,16 Miliar atau 31,65% (y-o-y) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp246,03 Miliar.
“Proyeksi Penerimaan pada bulan Juni understated sebesar Rp74,35 Miliar (proyeksi lebih rendah dari realisasi) dengan rincian realisasi Pajak lebih tinggi Rp42,85 Miliar dari proyeksinya disebabkan antara lain adanya pembayaran PPh Final atas Program Pengungkapan Sukarela dan adanya kenaikan setoran PPh 21 dari Wajib Pajak Pertambangan atas setoran rutin yang telat dibayar pada masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan Juni 2022 mengalami understated proyeksi sebesar Rp3,82 Miliar yang disebabkan disebabkan adanya importasi di luar prediksi. Sedangkan untuk deviasi PNBP dan hibah pada bulan Juni 2022 sebesar Rp27,68 miliar yang disebabkan adanya kenaikan capaian PNBP dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, akselerasi dan optimalisasi belanja terus dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko global. “Di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja sampai dengan Juni 2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp316,83 Miliar atau 15,41% (yoy) yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp107,81 Miliar (14,89%) dan Rp181,45 Miliar (34,88%)
y-o-y. Sedangkan pada Belanja TKDD secara yoy terjadi penurunan sebesar Rp89,09 miliar (1,81%). Penyebab terbesar adalah adanya penurunan realisasi DBH sebesar Rp179,56 Miliar (45,51%) yoy.” Ungkap Adnan.
Untuk di ketahui yang hadir dalam acara tersebut adalah Kepala KPP Pratama Tobelo Helmi Afrul, Kepala KPPN Tobelo Toni, Kepala KPKNL Ternate Achmakhishna, dan Kepala Bidang PPA I Mokhamad Arifin. (read/ rls)
