HALBAR – Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, menepis isu liar terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halbar yang di katakan mangkrak.
Menurut Bupati James ketika diwawancarai awak media usai pemeriksaan di kantor Kejari Halbar, Kamis(12/11/2026) mengatakan, bahwa pembangunan RSP itu tidak mangkrak. “Untuk melanjutkan pembangunan RSP Kita sedang menunggu rekomendasi BPKP,”katanya.
Suami dari Meri Popala ini bilang, Pembangunan RSP awalnya di bangun di desa Jano kecamatan Loloda tengah, tetapi dari kondisi faktual dilapangan mulai dari akses jalan menuju lokasi belum memadai sehingga dialihkan ke kecamatan ibu.
Bangunan tersebut dialihkan ke kecamatan ibu karena penyedia berkebratan melakukan suplay material dari laut maupun darat di wilayah Loloda Tengah sehingga Pemda bersama DPRD Halbar menyurat kepada kementerian kesehatan meminta adanaya persetujuan pemindahkan lokasi.
“Setelah kita layangkan surat ke Kementerian Kesehatan, tim dari kementerian kesehatan langsung turun melakukan monitoring ke lokasi desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, Waktu itu karna kondisi hujan, tim yang berjumlah 11 orang ini tidak tembus ke lokasi awal desa Jano,”jelas James.
Bupati dua periode ini menegaskan, bahwa Karna berlarut larut proyek ini tidak bisa dikerjakan di desa Jano, dengan terpaksa Pemda mengambil langkah untuk memindahkan ke kecamatan ibu.
“Langkah yang kita ambil itu untuk menyelamatkan proyek ini, supaya bisa dikerjakan oleh pihak penyedia, Kita pindahkan ke Kecamatan Ibu targetnya sekitar 52 ribu warga di Kecamatan Ibu yang bakal memanfaatkan RSP ini,”ujarnya.
Dirinya menjelaskan, bahwa anggaran pembangunan RSP berkisar 43 miliar, dari 43 miliar itu semuanya belum di cairkan, hanya sekitar 17 miliar yang sudah dicairkan sehingga pembangunan saat ini sudah sesuai dengan anggaran yang dicairkan sementara.
“Proyek ini tidak mangkrak, karna dari anggaran 43 miliar kita baru cairkan 17 miliar, sisanya masih ada untuk progres pembangunan selanjutnya,”tuturnya.
Ia mengungkapkan, bahwa Pemda Halbar juga sudah melakukan rapat di KSP dengan mengundang Kementerian terkait. Dan hasil dalam pertemuan bersama KSP itu mereka mengeluarkan beberapa poin rekomendasi. Poin rekomendasi yang pertama, meminta agar BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap RSP.
“Jadi, dari hasil rapat bersama KSP itu ada 21 poin yang harus ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan Halbar, poin-poin tersebut sampai sejauh ini Dinas Kesehatan sudah melakukan tindak lanjut dan hasilnya tinggal menunggu BPKP untuk menilai apakah bangunan tersebut sudah sesuai standar yang dilakukan oleh BPKP atau tidak, “katanya James.
Selain itu, James yang juga politisi partai demokrat ini menambahkan , bahwa KSP juga mengeluarkan rekomendasi untuk meminta konsultan independen melakukan uji kelayakan bangunan, dan hasil dari uji kelayakan tersebut sangat layak dibangun di Kecamatan Ibu.
“Sebagai tindak lanjut dari KSP, bulan lalu kita pernah melakukan rapat di Ternate bersama gubernur Maluku Utara, Asdatun mewakili Kejati Provinsi Maluku Utara, kejari Halmahera Barat, BPKP, Inspektorat provinsi, tim anggaran kabupaten bersama DPRD Halbar.
“Dalam rapat tersebut, kita telah mendengar penjelasan dari Kejati malut, BPKP, dan inspektorat provinsi, jika syarat syarat sudah selesai maka kita akan lanjutkan program ini sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa proyek RSP itu mangkrak,”pungkasnya.(red)
