SOFIFI – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menggelar aksi protes terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya, lantaran belum membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka sejak Tahun 2023 lalu.
Dari video yang viral di media sosial itu terlihat para ASN berkumpul di tengah-tegah kantor Gubernur yang berada di Sofifi itu kemudian menghancurkan fasilitas kantor berupa tong sampah.
Dimana mereka menyisir seluruh tong sampa yang ada di lantai dua hingga lantai 4 di kantor itu kemudian membuang ke lantai satu yang menyebabkan tong-tong sampah tersebut rusak.
Aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk aksi kekecewaan mereka karena sejak akhir Tahun 2023 hingga Maret 2024, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka tidak kunjung dibayar oleh pihak BPKAD, padahal mereka telah dijanjikan akan dibayar pada tahun ini.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba. Menurutnya aksi ASN tersebut dipicu karena belum terwujudnya dari pemerintah Pemprov Malut melakukan pembayaran terhadap TPP mereka.
“Tiba-tiba jam 10.00 WIT pagi tadi mereka membuat keributan dengan membuang tempat-tempat sampah dan berkas-berkas dati lantai 4, 3, dan 2 dibuang ke lantai 1. Memang sejauh ini janji pembayaran TPP itu belum terealisasi,” ucap Rahwan, juru bicara Pemprov Malut itu, Senin (4/3/2024).
Lebih lanjut Rahwan mengatakan, alasan Pemprov Maluku Utara belum membayar TPP para ASN lantaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum terealisasi sehingga pembayaran TPP tertunda.
“Ini karena DPA untuk APBD Tahun 2024 sampai hari ini belum ada visiknya itulah alasan belum terlaksananya pembayaran, kita berharap ini menjadi atensi dinas teknis untuk menundak lanjuti apa yang telah dijanjikan kepada ASN,” ujarnya.
Aksi Ratusan ASN di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi itu sempat mengganggu aktifita kerja lantaran aksi itu.
“Kita berharap para ASN dapat menahan diri karena aksi sudah diketahui sehingga dengan aksi ini kita berharap segera dapat mempercepat proses pembayaran,” harapnya.(red/SMG)
