Morotai, Jurnaline.id – Salah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN), Irwan Soleman menyesalkan sikap tiga Pimpinan DPRD Morotai yang terkesan cuek soal Penghapusan tunjangan kesejahteraan DPRD yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai.
”Saya merasa kecewa terhadap tiga pimpinan DPRD, karena kami (anggota) berjuang tetapi pimpinan hanya diam. Padahal persoalan ini sudah berjalan kurang lebih satu minggu namun ketiga pimpinan tidak mengambil langkah untuk melakukan rapat internal,”ungkap Irwan, kepada wartawan, Rabu (17/3).
Kata Irwan, penghapusan tunjangan ini telah berulang kali Ia melakukan konsultasikan ke unsur pimpinan untuk mendiskusikan soal ini, atas Konsekuwensi-knsekuwensi jika ini benar dilakukan maka sangat berdampak pada Kepentingan-kepentingan pimpinan dan anggota.
”Oleh kerena itu, saya ingin sampaikan bahwa saya sebagai anggota DPRD mememberikan mosi tidak percaya kepada unsur pimpinan DPRD. Sebab kesannya cuek gitu. Padahal, ini rumah tangga kita yang diganggu oleh orang lain gitu. Hak kita diganggu kok kita diam gitu,”kesalnya.
Irwan juga berharap agar ketiga unsur pimpinan DPRD dapat mengkonsolidir internal rapat dan carikan solusinya seperti apa.
”Kalau misalnya kita tempu jalur hukum ayo kita tempu jalur hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Amabon. Karena ini Jelas-jelas telah menyalahi peraturan Perundang-undangan,”harapnya.
Peryataan senada juga disampaikan Politisi Gerindra, Irwan Soleiman bahwa, Saya anggota DPRD dari Fraksi GAN sangat menyayangkan sikap tiga unsur pimpinan DPRD, karena sejahu ini tidak rembuk.
”Saya hampir setiap saat ke Kantor menyampaikan Pikiran-pikiran ke tiga unsur pimpinan yakni Pak Rusminto Pawane dan Pak Judi R. Dadana tapi mereka sejauh ini tidak merembuk,”tegasnya.
Sementara itu secara terpisah salah satu unsur pimpinan DPRD Morotai, Judi R. Dadana, ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler membantah bahwa mereka tidak menanggapi masalah tersebut.
”Kita bukan tidak tanggapi, karena rencana kami Pak Bupati ada baru kami unsur pimpinan menyampaikan ini ke Pak Bupati. Karena sampai sekarang kami juga belum dengar langsung dari Pak Bupati soal penghapusan itu. Jadi, tidak mungkin kita diam karena pimpinan kerja ini ada anggota, dan kalau Pak Bupati datang secepatnya kita konfirmasi agar supaya persoalan ini jelas,”ucap Judi.
Judi bilang, Kita tetap akan buat rapat internal karena pak ketua mengatakan akan buat rapat, dan dalam rapat itu kita juga melibatkan para Staf Ahli kita untuk membahas masalah ini.
”Jadi intinya kita belum dengan langsung dari Pak Bupati, cuman pembicaraan dari teman-teman saja. Untuk itu, kita harus menunggu Bupati baru sampaikan,”katanya.
Politisi PDIP juga mengaku bahwa sampai saat ini APBD kami juga masih dievaluasi, sehingga sampai sekarang kepastiannya juga belum jelas, dan sampai sekarang SK juga belum.
”Kita belum di berikan SK itu, dan kalaupun betul penghapusan itu terjadi maka Pak Bupati melangar PP 18, karena sudah jelas itu,”pungkasnya.(roger)
